Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home/u8660474/public_html/dpdhanurakaltim.com/wp-config.php on line 87
KPU Cermati Dapil di 508 Kabupaten/Kota se-Indonesia - Web Resmi DPD Hanura Kaltim
Web Resmi DPD Hanura Kaltim
Nasional PEMILU POLITIK

KPU Cermati Dapil di 508 Kabupaten/Kota se-Indonesia

Anggota KPU Idham Holik menerima audiensi Pemerintah Kota Sabang dan Komisi A DPR Kota Sabang, bahas daerah pemilihan serta informasi terkait tahapan Pemilu 2024, berlangsung di ruang rapat sidang utama, Kantor KPU, Senin (30/01/2023). foto kpu.go.id

JAKARTA – Anggota KPU Idham Holik didampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima, menerima audiensi Pemerintah Kota Sabang dan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang, guna membahas daerah pemilihan (dapil) serta informasi lain terkait tahapan Pemilu 2024, berlangsung di ruang rapat sidang utama, Kantor KPU, Senin (30/01/2023).

Dalam pertemuan itu, Idham menyambut baik audiensi Pemerintah Kota Sabang dan DPRK Sabang, yang didampingi anggota KIP Kota Sabang. Terkait penataan dapil, Idham menyampaikan, saat ini KPU masih dalam tahapan melakukan pencermatan dapil yang ada di 508 Kabupaten/Kota se-Indonesia, dari 514 Kab/Kota se-Indonesia. “Karena ada 6 daerah di Jakarta, tidak punya DPRD kabupaten/kota,” demikian diungkapkan Idham sebagaimana dilansir dari laman kpu.go.id.

Pencermatan dapil itu, sambung Idham, dalam waktu dekat akan dikonsultasikan dengan Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja KPU. “Kami berencana dalam waktu dekat berkonsultasi dengan DPR, karena pasal 195 ayat 2 Undang-Undang 7 Tahun 2017, sebelum KPU melakukan penetapan dapil, diwajibkan konsultasi,” ujar Idham.

Untuk itu, lanjut Idham, untuk saat ini KPU belum bisa memberikan kepastian untuk penataan dapil, karena masih dalam pencermatan dan perlu konsultasi dengan DPR RI. Meski begitu, Idham menekankan bahwa penataan dapil ini menjadi perhatian KPU. Pj. Walikota Sabang, Reza Fahlevi menyampaikan bahwa pemerintah Kota Sabang sangat mendukung seluruh tahapan pemilu yang dilakukan KPU.

Related posts

Presiden Jokowi: Hilirisasi Industri Tidak Boleh Mundur

admin

7 Perusahaan Swasta Siap Bangun IKN, Agustus atau September Groundbreaking

admin

Tangkal Hoaks Pemilu, Bawaslu MoU dengan 9 Platform Medsos

admin
Media Centre