NSI.com – KOMISI I DPR RI pada Selasa (24/1) siang telah menyepakati dan menetapkan 9 anggota komisioner terpilih, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2022-2025, setelah sebelumnya ke-27 calon menjalani uji kelayakan dan kepatuhan atau fit and proper test selama 2 hari di Gedung Kura-kura DPR RI. Kemudian, digelar rapat pengambilan keputusan tingkat I, terhadap calon anggota KPI Pusat ini yang digelar secara tertutup dan secara musyawarah mufakat.
”Alhamdulillah Komisi I sudah melakukan fit and proper test, dan sudah mengambil keputusan secara musyawarah mufakat. Karena memang dalam tatib (tata tertib) juga prioritas utama adalah musyawarah dan mufakat, dan kalau tidak tercapai barulah diputuskan voting. Dan alhamdulillah, kita sudah memutuskan secara musyawarah mufakat memutuskan 9 komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat periode 2022-2025,” ujar Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id, usai memimpin rapat di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa, (24/1/2023).
Meutya berharap, ke-9 komisioner KPI pusat yang terpilih ini, nantinya dapat bekerja dengan baik dengan menjaga integritas dan profesionalitasnya, mengingat saat ini sudah memasuki tahun politik, sehingga tugas ke-9 komisioner ini akan sangat berat. ”Tentu kita titipkan kepada sembilan calon komisioner yang terpilih untuk menjaga netralitas penyiaran. Dan banyak yang dititipkan kepada kami mengenai tentang kekerasan seksual, supaya bagaimana kampanye di TV tidak justru malah mendorong terjadinya kekerasan seksual,” harap Meutya. Terkhusus mengenai isu eksploitasi perempuan di televisi, hal ini juga menurutnya menjadi tantangan besar bagi kesembilan calon komisioner ini.
”Di luar itu juga mereka punya tantangan baru, digitalisasi penyiaran. Jadi, tantangan KPI yang sekarang, periode ini, yang sebelum-sebelumnya belum ada adalah bagaimana menjadi komisioner setelah adanya digitalisasi penyiaran. Konten akan lebih banyak, kemudian tayangan akan semakin beragam, pengawasannya pasti perlu tenaga ekstra dan juga kemampuan ekstra,” tandas Meutya.
Seperti diketahui, dari 9 nama yang dipilih, 3 di antaranya merupakan petahana KPI Pusat, yakni periode 2019-2022 (Mohamamd Reza dan Mimah Susanti) dan periode 2016-2019 (Ubaidillah). Menurut Meutya, Komisi I DPR dalam memilih telah mempertimbangkan integritas dan profesionalitas dalam penyampaian visi misi mereka yang kemudian didalami oleh Komisi I DPR. Dari 27 calon anggota yang mengikuti fit and proper test, 9 yang diputuskan menjadi calon komisioner KPI Pusat, dan ada 6 nama ditetapkan sebagai cadangan, antara lain : Mimah Susanti, Aliyah, Evri Rizqi Monarshi, Tulus Santoso, Muhammad Hasrul Hasan, Mohammad Reza, Ubaidillah, Amin Shabana dan I Made Sunarsa. Sedangkan yang masuk cadangan yakni Mulyo Hadi Purnomo, Tantri Relatami, Cecep Suryadi, Ida Fitri Halili, Gustav Aulia dan Bondan Kartiko.
Editor : TMC