JAKARTA – Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ricky Perdana Gijali, Minggu (14/8) menilai bahwa dampak pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), sudah terasa masyarakat, terutama dari sisi ekonomi.
“Survei khusus untuk menghitung dampak pembangunan IKNdi Kaltim memang belum kami lakukan termasuk pihak lain, namun dampak ekonomi secara umum sudah bisa kita rasakan,” ujar Ricky.
Lanjut dikatakannya, Dampak yang bisa dirasakan itu antara lain investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung IKN berups bendungan Sepaku-Semoi di Kecamatan Sepaku hingga kini masih berlanjut. Pembangunan yang melibatkan banyak tenaga kerja, akan meningkatkan kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan utama lainnya dapat dirasakan warga setempat karena produk warga lokal dibeli oleh pekerja.
Namun hal perlu diwaspadai adalah ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya, karena pembangunan IKN membutuhkan ribuan pekerja, sehingga jika tidak diimbangi dengan kecukupan kebutuhan pokok, maka bisa menyebabkan inflasi tinggi.
“Saat ini saja, baru dilakukan pembangunan infrastruktur pendukung IKN, Kaltim sudah mengalami inflasi karena kita memang belum siap, makanya kita optimalkan peran TPID (tim pengendali inflasi daerah) agar inflasi dapat dikendalikan,” ujarnya saat berbincang kepada media beberapa waktu lalu.
Oleh karenanya, salam upaya mengendalikan inflasi, BI mengapresiasi Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota, telah menguatkan kerja sama melalui kesepakatan ‘government to government’s (G2G) dan ‘Business to Business’ (B2B).
Di tingkat G2G (pemerintah dan pemerintah) telah ditandatangani kesepakatan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan dan Bali untuk kerja sama perdagangan. Sedangkan di tingkat B2B Perumda Varia Niaga Samarinda yang merupakan BUMD di Kota Samarinda, telah melakukan kerja sama perdagangan dengan beberapa mitra bisnis, untuk mendatangkan komoditas beras, gula, minyak goreng, dan daging ayam ras.
“Untuk mendukung ketahanan pangan, saat ini sedang dikembangkan ‘food estate’ berupa pengembangan pangan terintegrasi hulu hilir mencakup pertanian dan peternakan, guna menyelesaikan permasalahan keterbatasan pasokan bahan pangan di Kaltim,” tandasRicky.
Sumber : Tempo.co | Editor : TMC
