JAKARTA – Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menentang sekaligus menolak, terkait rencana pemerintah menyiapkan Lahan Khusus sebagai Pusat Kegiatan Keuangan atau financial center di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pasalnya, sambung Bhima, IKN nanti bisa jadi pintu masuk untuk suaka pajak atau tax haven.
Menurutnya, rencana itu tidak tepat karena indonesia sebagai anggota negara G20, menyepakati global minimum tax atau pajak global minimum untuk mencegah terjadinya perebutan dana, karena lomba menurunkan tarif pajak. “Tidak tepat dan dapat membuat investor mundur,” ujarnya saat dihubungi, pada Rabu (21/12).
Bahkan, sambung Bhima, investor dari negara maju akan menjauh kalau Indonesia justru mendirikan wilayah surga pajak. “Harusnya yang dibangun itu daya saing, bukan kejar-kejaran atau obral insentif pajak,” tegasnya.
