JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani harus memutar otak, imbas dari pindahnya Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur, terutama berkaitan dengan pengamanan aset negara yang mencapai nilai Rp.1.464 Triliun, harus dikelola dengan melibatkan kalangan swasta.
“Nilai aset di Jakarta menurut Pak Rio (Rionald Silaban, Direktur Jenderal Kekayaan Negara) Rp 1.464 triliun. Ini adalah penilaian terbaru yang baru saja kami lakukan dalam tiga tahun terakhir. Jadi saya pikir ini relatif baru dalam hal penilaian. Jadi ketika Rp 1.464 triliun, aset ini tidak boleh hanya menjadi aset kita saja setiap tahun terdepresiasi, setiap tahun perlu biaya pemeliharaan,” katanya dalam dalam Workshop Recycling and Management of State Assets, dikutip Senin (12/12/2022).
Dalam kegiatan tersebut, Sri Mulyani mengingatkan, perlunya strategi untuk mengelola aset negara dengan menyesuaikan mekanisme pasar dan melibatkan pihak swasta. Ia berpesan kepada DJKN selaku pihak yang bertugas untuk mengelola aset negara, agar aset tersebut dikelola dengan mempertimbangkan sisi finansial, sosial, dan dampak lingkungannya.
“Secara ekonomi harus terus positif, secara sosial juga harus lebih baik dan berdampak positif, dan lingkungan harus terus sehat. Jadi saya memberi kalian sekarang, di dalam informasi saya, ketika saya berbicara ini adalah untuk indikator. Jadi Pak Rio harus terjemahkan ke dalam KPI (key performance index) 2023 dan 2024? Oke, saya akan meminta tim saya untuk mencatat dan kami akan membawanya ke rapat pimpinan,” katanya.
Untuk itu, DJKN diminta dalam mengelola aset senilai Rp 1.464 triliun, perlu mendapat masukan dari banyak pihak. Menkeu tidak ingin aset tersebut hanya menjadi beban negara, yang tidak memberikan manfaat sedikitpun. “Menurut saya DJKN perlu mendiskusikan dengan banyak pihak, karena ini tidak seharusnya menjadi aset, kemudian memberikan beban tanpa manfaat apapun. Itu adalah indikator yang sangat mendasar bagi pengelola aset yang buruk,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia meminta DJKN untuk memastikan bahwa akan ada keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan aset tersebut. Karena menurutnya hal tersebut merupakan nilai tambah dasar bagi perekonomian. “Intinya yang paling penting manfaatnya harus melebihi biaya,” tandasnya.
Sri Mulyani lanjut menjelaskan, melibatkan swasta adalah salah satu opsi. “Seperti apa dan bagaimana kita dapat menggunakan kekuatan pasar sektor swasta, tidak hanya domestik tetapi bahkan global agar kita dapat mengelola ini, jadi jangan membatasi cakrawala,” kata Sri Mulyani. “Jadi bicara dengan non birokrat, para pelaku pasar, berdiskusi dengan mereka bisa jadi banyak ide bahwa kita biasanya di dalam lembaga publik, mungkin memiliki cara pandang tertentu yang berbeda dengan pasar. Ini bisa saling melengkapi. Jadi bicaralah dengan banyak pemangku kepentingan,” tambahnya.
Sebelumnya, ia berpesan kepada DJKN selaku pihak yang bertugas mengurus aset negara, agar melakukan identifikasi masalah secara benar agar dapat menarik solusi yang tepat dalam mengelola aset negara.
“Jadi saya berharap dalam workshop ini terlebih dahulu kalian bisa berdiskusi di antara kalian sendiri untuk mengidentifikasi masalah apa yang perlu ditangani, karena jika kalian salah mengidentifikasi masalah, maka solusinya pasti akan salah juga. Jadi yang pertama adalah benarkan dulu, berikan perhatian yang perlu diperhatikan tentang bagaimana kita akan mengelola aset-aset ini,” terangnya.
Dalam pengelolaan aset negara, Sri Mulyani berharap muncul sederet inovasi dari jajarannya dan tidak terpaku pada hal-hal yang sudah bisa dilakukan. “Jadi jelajahi secara global dan jangan membatasi diri dalam hal ide seperti apa walaupun ini akan menghadapi kendala misalnya kendala hukum, kita harus bisa mengatasinya. Jadi jangan batasi ide Anda, solusinya yang paling penting adalah bagaimana kita dapat terus memastikan bahwa Jakarta akan terus tumbuh dengan semua aset dimanfaatkan dengan lebih baik dan juga ibu kota baru akan dibangun,” jelas Sri Mulyani.
Sumber : CNBC Indonesia | Editor : TMC
