PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, saat ini telah tersedia lahan seluas 34.000 ha di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang siap dimasuki investor. Luas area tersebut, nantinya bisa dibangun berbagai fasilitas publik, semisal rumah sakit, universitas, hingga infrastruktur lainnya. Menanggapi arahan Jokowi, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono pun mempersilakan para investor untuk menghubunginya. “Silakan hubungi Otorita IKN. Kita menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan Presiden,” ujar Bambang saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (10/8/2023).
Ditemui di tempat yang sama, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi mengabarkan, saat ini sudah ada 19 negara yang telah mengajukan proposal investasi di IKN. Dari 19 negara tersebut, total sudah ada 262 surat ketertarikan atau Letter of Intent (LOI) yang diterima, dimana telah dihasilkan 42 non disclosure agreement (NDA).
Pasca NDA, Ali melanjutkan, Otorita IKN bakal memberikan data yang bisa digunakan perusahaan untuk menghitung kelayakan bisnis. Dari situ, akan dibuka proses penawaran dan negosiasi, sebelum nantinya mencapai kesepakatan. Ali menyampaikan, sudah ada beberapa di antaranya yang akan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk investasinya pada proyek IKN. “Groundbreaking akan dilakukan dalam waktu dekat. Udah mulai dipatok-patokin,” ujarnya. Namun, ia belum mau merinci proyek apa yang akan dilakukan groundbreaking.
Keterlibatan investor asing maupun pihak swasta dalam pengembangan public area ini nantinya akan lebih dimasifkan pada tahun depan. “Jadi target 2024 akan tersedia mal mix used itu. Rencananya nanti kita lihat groundbreaking-nya, karena itu akan termasuk fasilitas kesehatan, pendidikan, publik seperti hotel, mal, dan seterusnya,” tutur Ali.
Kementerian PUPR disebutnya fokus untuk pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Zona 1A, lantaran sudah mendapat amanah untuk pembangunan infrastruktur dasar menggunakan dana APBN. “Anggarannya sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan. Infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan di KIPP ini merupakan modal bagi Otorita IKN untuk membangun kepercayaan publik dan menarik investor untuk berinvestasi. Saya mendapat informasi bahwa beberapa investor sudah akan masuk dan segera mulai konstruksinya (groundbreaking), seperti kantor BUMN, Bank Indonesia, Pertamina, Rumah Sakit Hermina, dan hotel,” imbuhnya.
Selanjutnya, Basuki juga menyampaikan update pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri dengan progres 18,26 persen, dan Kantor Kementerian Koordinator 1 mencapai 9,8 persen. “Saya minta kawasan ini mulai dihijaukan dan ditanami pohon-pohon rindang. Persemaiannya sudah kita siapkan di beberapa titik dengan puluhan ribu pohon, termasuk untuk penghijauan di koridor tol, seperti pulai, keppel, sawo, asem jawa, beringin, tabebuya dan sukun. Kami sangat berterimakasih pada PPAD yang sudah menyumbangkan 42.000 pohon tadi beserta perawatnya. Jumlah ini akan bertambah terus,” ungkapnya.
Sumber : Liputan6.com | Editor : TMC