JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah membangun Jalan Lingkar Sepaku, yang merupakan jalan nasional untuk akses utama menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/8), mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara sudah memasuki fase land development atau pemetaan lahan.
“Setelah pemetaan lahan, pemerintah akan memulai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol dan jalan nasional yang menjadi akses utama ke IKN Nusantara,” kata Basuki.
Pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 hingga 3 hampir selesai dibangun dengan rata-rata progress fisik mencapai 77 persen ini, menggunakan dana APBN yang terbagi dalam 3 paket.
Sebagaimana dikatakan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Junaidi, bahwa panjang keseluruhan jalan yang dibiayai melalui APBN sekitar 2,91 kilometer.
“Pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 sepanjang 0,75 kilometer, lalu jalan lingkar Sepaku segmen 2 sepanjang 1,04 kilometer dan pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 3, panjangnya 1,12 kilometer,” jelasnya.
Lanjut dikatakan Junaidi, pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 hingga 3 dilaksanakan melalui skema tahun jamak atau Multi Year Contract (MYC). Sedangkan pelaksanaan pekerjaan jalan Lingkar Sepaku segmen I dilakukan PT Prampus Inti Puspita dengan nilai kontrak kegiatannya senilai Rp 46,693 miliar, segmen 2 dikerjakan PT Duta Mega Perkasa senilai Rp48,021 miliar dan pada segmen 3 dikerjakan PT Cipta Artha Borneo dengan anggaran sebesar Rp 44,8 miliar.
Sementara untuk kegiatan pembangunan jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 sudah selesai lelang, sehingga dapat segera dilaksanakan. “Tender (lelang) proyek untuk pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 telah dibuka dengan nilai pagu paket senilai Rp 193,47 miliar, dan persiapan kontrak,” imbuh Junaidi.
Pembangunan IKN Nusantara dikerjakan secara bertahap hingga tahun 2045, dengan mengusung konsep ‘Future Smart Forest City of Indonesia’, sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan. Pada tahap awal di 2022-2024, pembangunan yang menjadi prioritas Kementerian PUPR, meliputi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektare.
Infrastruktur prioritas dibangun Kementerian PUPR antara lain Istana Kepresidenan, Masjid Negara, perkantoran kementerian/lembaga, penataan Kawasan Sumbu Kebangsaan dan Tripraja, hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), jalan akses dan jalan lingkungan tahap awal, dan infrastruktur dasar permukiman seperti penyediaan air baku melalui Bendungan Sepaku Semoi dan beberapa bendungan lainnya.
Sumber : Republika.com | Editor : TMC
