JAKARTA – Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur, menarik minat investasi, baik datang dari dalam maupun luar negeri. Dengan mengusung konsep kota hijau masa depan, IKN Nusantara menawarkan sejumlah paket pengerjaan infrastruktur kepada investor, untuk bisa menanamkan modalnya.
Ketua Tim Penasihat Transisi IKN Bambang Brodjonegoro mengatakan, antrian investasi datang dari Jepang, China dan Uni Eropa. Mereka bahkan telah menyempatkan untuk berkunjung ke lokasi proyek IKN Nusantara. “Ada dari Jepang, China dan beberapa negara Eropa lain, sudah mengatakan ketertarikannya dan melihat apa saja mereka bisa terlibat,” kata Bambang saat ditemui di Jakarta, Kamis (8/12/2022).
Dikemukakan Bambang, ada beberapa investor telah menyepakati kontrak kerja sama dengan pemerintah. Namun, ia belum bisa merinci lebih jauh terkait itu. Mantan Menteri Riset dan Teknologi ini pun memastikan, pemasukan investasi di IKN, bakal segera terimplementasi tahun ini. Mayoritas investor bergerak di sektor enegi baru terbarukan (EBT), pembangunan perumahan, dan infrastruktur dasar. Sebagai contoh, pembangunan infrastuktur dan properti untuk akses jalan dan hunian bagi para calon penduduk IKN Nusantara, yakni para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lainnya.
Sesuai dengan visi masa depan, pemerintah juga ingin menjadikan IKN Nusantara sebagai kota percontohan di dunia, yang menerapkan energi terbarukan (renewable energy). Sehingga investasi di bidang energi hijau ini tak bisa ditawar-tawar lagi. “Energi khususnya renewable, dan kedua properti karena kebutuhan rumah tuh gak bisa ditawar-tawar lagi. Sedangkan energi renewable gak bisa ditawar lagi, karena kita sudah kota ini haruslah menjadi kota percontohan,” ujar Bambang.
Pemerintah secara bertahap, sedikit demi sedikit merealisasikan anggaran untuk membangun IKN. Saat ini 36 unit rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN) sudah siap mulai di bangun. Setidaknya ada sekitar 36 unit rumah menteri, akan dibangun Kementerian PUPR di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.
“Mulai 7 Desember 2022 proses pembangunan rumah tapak jabatan Menteri di KIPP IKN secara resmi akan dimulai, dan diawali dengan penandatanganan kontrak antara Kementerian PUPR dengan penyedia jasa,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam rilis di Jakarta, pada Kamis (8/12/2022).
Kementerian PUPR akan terus berusaha, agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik di lapangan. Serta ikut mengawal jadwal pekerjaan sesuai perencanaan yang telah ditentukan, guna menjamin hasil pekerjaan berkualitas. Oleh karenanya Kementerian PUPR, menunjuk penyedia jasa PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. kerja sama operasi (KSO) dengan PT. Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut. Sedangkan paket manajemen konstruksi pembangunan rumah tapak jabatan Menteri di KIPP IKN, akan dilaksanakan oleh PT. Yodya Karya (Persero) – PT.Indah Karya (Persero) – PT. Surya Perkasa Raya KSO.
Pada 7 Desember 2022 juga telah dilakukan penandatanganan surat perintah mulai kerja (SPMK), paket pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun rumah tapak jabatan Menteri tersebut. Dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) rumah susun dan rumah khusus II satuan kerja penyediaan perumahan Provinsi Kalimantan Timur, Ronal Setiyadi dengan Kuasa KSO PT. Adhi Karya (Persero), PT. Ciriajasa Engineering Consultant, Yan Arianto.
Adapun ruang lingkup kontraknya, meliputi beberapa pekerjaan antara lain perencanaan perancangan persil 104 dan 105, pekerjaan kontruksi rumah tapak, fasilitas umum dan sosial kawasan pekerjaan infrastruktur kawasan dan pekerjaan furnitur. “Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak 7 Desember 2022, dengan waktu penyelesaian selama 550 hari kalender dan pekerjaan sudah selesai pada bulan Juni 2024 mendatang. Jadi semua pekerjaan harus dilaksanakan sesuai jadwal dan dilaksanakan sebaik mungkin di lapangan,” katanya.
Selanjutnya untuk proses seluruh pembangunan rumah tapak jabatan, hasilnya akan disampaikan kepada Menteri PUPR dan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Pihaknya juga telah menyiapkan desain rumah dalam 2 tipe yakni tipe downslope dan tipe upslope, dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi. “Pembangunan kontruksi rumah juga dilaksanakan secara pararel dengan landscape. Kami juga akan menanam pohon agar kondisi lokasi pembangunan tetap hijau dan rindang sehingga nyaman untuk dihuni,” katanya.
Sumber : Liputan6.com | Editor : TMC
