JAKARTA – Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran Rp5,5 triliun untuk sejumlah proyek prioritas nasional (PSN) dan proyek unggulan pada 2023. Salah satunya direkomendasi untuk prakiraan kebutuhan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Selain untuk IKN, anggaran juga akan dialokasikan untuk pemberian beasiswa LPDP menargetkan 3.256 penerima, pembangunan CEISA 4.0, pembangunan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).
“Kemudian program ultra mikro yang kita kelola dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), program pembangunan biodiesel, National Logistic Ecosystem (NLE), reformasi di bidang perpajakan. Kita juga buat dana bergulir untuk lingkungan hidup,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI, pada Senin (5/9).
Proyek lainnya, kata Menkeu adalah pembangunan laboratorium forensik digital di 34 Kanwil Pajak, implementasi perda pasca UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), penggalian potensi ekonomi desa, analisis evaluasi insentif perpajakan, digital payment marketplace penyedia barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan industri 4.0 sektor prioritas.
Sri Mulyani menambahkan Kemenkeu juga akan mendukung 17 isu lintas sektoral, yang merupakan inisiatif dari kementerian dan lembaga lainnya melalui Rencana Aksi Nasional (RAN). Tujuh belas isu itu, di antaranya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Cetak Biru ASEAN 2022-2025, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden (SISMONEV KSP), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Penanggulangan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem, pencegahan dan pemberantasan narkotika,” ujar Sri Mulyani seraya menambahkan termasuk pengembangan geopark, rencana aksi pemajuan kebudayaan, rencana umum energi nasional, dan sinergisitas penanggulangan terorisme.
Sumber : CNN Indonesia | Editor : TMC
