JAKARTA – Pemilu 2024 yang berlangsung serentak di tahun yang sama dengan Pemilihan Kepala Daerah, dihadapkan pada tantangan dan potensi gangguan yang tidak mudah. Oleh karenanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, sangat berharap kepada semua pihak, termasuk masyarakat, untuk dapat terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Dilain sisi, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat pun, terus dilakukan KPU, baik melalui sosialisasi maupun pendidikan pemilih. Hal tersebut dikemukakan Anggota KPU Idham Holik, sebagaimana dilansir dari laman kpu.go.id, dalam acara diskusi panel, pada Rakor Fungsi Intelkam Polri tahun 2023, di Jakarta, Kamis (16/3/2023). Bertema “Intelijen Keamanan Polri yang Presisi Siap Mengamankan Tahapan Pemilu 2024 dan Mendukung Agenda Pemerintah 2023 dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” Idham menyampaikan sejumlah hal yang perlu diantisipasi mengganggu jalannya pemilu, salah satunya adalah berita bohong (hoaks).
Menurut Idham, berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya, hoaks yang masif dapat mengubah persepsi publik atas penyelenggaraan pemilu, yang berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan. Oleh karenanya, hoaks harus dicegah dan diantisipasi sedini mungkin, sehingga tidak menyebar dan dianggap benar oleh masyarakat. “Dan kami bersyukur dukungan polri dalam mengantisipasi hoaks ini sangat membantu KPU,” kata Idham.
Lanjut dikemukakan Idham, ada 4 hal untuk mewujudkan pemilu partisipatif dan inklusif yakni pertama adalah kinerja, kedua literasi, ketiga komunikasi dan keempat kepercayaan. Selain Idham, hadir sebagai narasumber adalah Anggota Bawaslu Totok Hariyono, Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kemendagri Laode Ahmad Balombo.
Editor : TMC
