JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD membantah dugaan yang menyebut dirinya melakukan intervensi, untuk meloloskan partai politik sebagai peserta pemilu 2024.
Dugaan itu sebelumnya disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih dalam rapat di Komisi II DPR. Intervensi itu disebut dilakukan pihak istana, Mendagri hingga Menko Polhukam ke KPU. “Kabarnya Hadar Gumai bilang di DPR tadi, ada intervensi Mendagri/Menko Polhukam ke KPU untuk meloloskan parpol peserta pemilu. Tak ada itu. Mestinya dicek dulu,” kata Mahfud melalui akun instagram resmi, dikutip Kamis (12/1).
Lebih lanjut Mahfud mengatakan, memang diakuinya ia sempat berkomunikasi dengan Sekjen KPU Bernard Dermawan pada 10 November 2022. Namun komunikasi itu justru untuk mengingatkan KPU, bukan meminta meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu. “Waktu itu saya “menegur” agar KPU berlaku profesional, karena sudah ramai beredar isu bahwa di KPU ada pesanan-pesanan dari kekuatan luar. Ada yang minta agar partai tertentu diloloskan dan ada yang meminta partai tertentu untuk diganjal,” ungkap Mahfud.
Ditegaskannya, saat berkomunikasi dengan Sekjen KPU, Mahfud mengaku hanya untuk mengingatkan KPU, agar berlaku profesional, jangan menerima pesanan dari luar.
Setelah ribut-ribut tentang tidak profesional itu benar-benar mencuat ke publik, ia bertemu Ketua KPU Hasyim Asy’ari di acara peluncuran sebuah TV Pemilu. “Saya bilang pada Pak Hasyim bahwa ada isu KPU berlaku tidak profesional dan saya menelpon Sekjen KPU, agar aturan ditegakkan secara adil,” tandasnya.
