Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home/u8660474/public_html/dpdhanurakaltim.com/wp-config.php on line 87
Menkeu: Transaksi Gelap Rp349 T Libatkan 2 Oknum - Web Resmi DPD Hanura Kaltim
Web Resmi DPD Hanura Kaltim
Nasional

Menkeu: Transaksi Gelap Rp349 T Libatkan 2 Oknum

Foto: Press Statement Menteri Keuangan dan Menkopolhukam Terkait Temuan PPATK. (Tangkapan Layar Youtube)

JAKARTA – Data transaksi mencurigakan hingga Rp 349 triliun, yang terkait dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlahan mulai terkuak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu mengungkapkan, adanya dugaan 2 oknum yang terlibat. Hal ini didapatnya dari 300 surat berisi laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebagian surat merupakan hasil analisis terkait pajak.

Mantan Kepala Bappenas ini menjelaskan, terdapat transaksi mencurigakan senilai Rp 205 triliun, melibatkan 17 perusahaan. Dari hasil tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kemudian merespons dengan melakukan tindak lanjut dan penelitian dalam rentang 2017-2019. Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan, transaksi mencurigakan yang melibatkan 2 oknum tersebut, salah satunya berinsial SB disebut memiliki omzet Rp 8,24 triliun, padahal SPT pajak mencantumkan omzet Rp 9,68 triliun. “Karena orang ini memiliki saham dan perusahaan di PT BSI kita teliti PT BSI di dalam surat dari PPATK,” tegas Sri Mulyani, dikutip Jumat (24/3/2023).

Ternyata, setelah ditindaklanjuti, sambung Menkeu, perusahaan berinisial BSI tersebut terkait dengan transaksi mencurigakan mencapai Rp11,77 triliun. Di sisi lain, SPT pajak perusahaan menunjukkan angka Rp 11,5 triliun, sehingga terdapat selisih Rp 212 miliar. “Itupun tetap kami kejar, kalau memang ada bukti nyata, maka si perusahaan itu harus bayar kewajibannya dengan denda 100 persen,” ungkapnya.

Selanjutnya, sambung Sri Mulyani, adanya perusahaan dengan inisial PT IKS 2018-2019, didapatkan dari PPATK menyatakan transaksi Rp 4,8 triliun, sedangkan SPT-nya menunjukkan Rp 3,5 triliun. Kemudian, ada namanya DY, yang SPT-nya hanya Rp 38 miliar, tapi data PPATK menunjukkan transaksi Rp 8 triliun. “Perbedaan data ini kemudian dipakai oleh DJP memanggil yang bersangkutan,” beber Sri Mulyani.

Related posts

Pemkab PPU Siap Serahkan Aset ke IKN, Nasib ASN Belum Tahu

admin

Hanura Tentukan Dukungan soal Capres pada Desember 2022

admin

10 Investor Besar Diajak Kembangkan Pariwisata di IKN

admin
Media Centre