JAKARTA – Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan, bahwa biaya untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tak sebesar jika merenovasi Jakarta. Hal tersebut dikemukakan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, bahwa ibu kota negara dipindah, karena urbanisasi yang masif dan kerusakan lingkungan terjadi di Pulau Jawa, khususnya Jakarta.
Jika diperkiraan, dana untuk pembangunan IKN sebesar Rp600 triliun, maka anggaran yang dibutuhkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan sebesar 20 persen, maka sekitar Rp120 triliun negara mengalokasikan melalui APBN. Basuki lanjut menjelaskan daya dukung Jakarta sebagai ibu kota negara sangatlah terbatas. Mulai dari ketersediaan air baku, penduduk, pengembangan ekonomi, transportasi dan lain-lain.
“Kalau kita ingin improve Jakarta dari segala hal, at all cost jauh lebih mahal daripada mengembangkan IKN Nusantara. Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga ingin lebih memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Basuki dalam pernyataan tertulisnya.
Dengan mengusung konsep Future Smart Forest City, maka fokus pembangunan IKN Nusantara dari luasan lahan 256.000 ha tersebut. Untuk pembangunan pada tahap awal 2022-2024 yang ada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hanya digunakan 25 persennya atau seluas 1.600 ha dari total luas KIPP sebesar 6.600 ha.
Sumber : Okezone | Editor : TMC
