Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home/u8660474/public_html/dpdhanurakaltim.com/wp-config.php on line 87
Ombudsman Temukan 3 Maladministrasi Proses Pengangkatan Pj Kepala Daerah - Web Resmi DPD Hanura Kaltim
Web Resmi DPD Hanura Kaltim
Nasional

Ombudsman Temukan 3 Maladministrasi Proses Pengangkatan Pj Kepala Daerah

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng. (foto.ist)

JAKARTA – Ombudsman RI menemukan ada 3 poin maladministrasi terkait proses pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah. Oleh karenanya, Ombudsman meminta Mendagri Tito Karnavian, selaku terlapor dapat menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman terkait proses pengangkatan Pj kepala daerah.
“Maladministrasi pertama, penundaan berlarut dalam memberikan tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan,” kata anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, dalam konferensi pers terkait ‘Dugaan Maladministrasi Proses Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah’ yang disiarkan secara virtual, Selasa (19/7/2022) lalu.
Penundaan berlarut, sambung Robert,  karena memang hingga hari ini belum adanya tanggapan yang memadai terhadap permintaan informasi dan surat keberatan dari lembaga yang melapor.
Sebagaimana diketahui, Mendagri Tito Karnavian dilaporkan terkait dugaan maladministrasi saat penentuan Pj kepala daerah, yang dilaporkan kelompok masyarakat yang tergabung dalam KontraS, ICW, dan Perludem. Para pelapor menilai proses penunjukan Pj kepala daerah itu jauh dari partisipasi publik, transparansi, sehingga pelapor meminta pemerintah memberikan penjelasan, dengan menyurati Mendagri untuk membuka dokumen pengangkatan Pj. Namun Ombudsman menilai hingga kini tidak ada penjelasan terkait hal itu dari Kemendagri.

Maladministrasi kedua, penyimpangan prosedur dalam pengangkatan penjabat kepala daerah. Misalnya, pengangkatan yang berasal dari unsur TNI aktif. Ombudsman menilai pada prinsipnya anggota TNI aktif hanya dapat menduduki jabatan di 10 bidang atau instansi. Sementara pengangkatan pada jabatan di luar itu, termasuk penjabat kepala daerah perlu merujuk aturan lengkap esensi UU TNI dan UU ASN tentang status kedinasan.

Maladministrasi ketiga, maladministrasi dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai momentum untuk penataan regulasi turunan. Diketahui, putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 berimplikasi kepada keterikatan pemerintah akan sejumlah poin, antara lain namun tak terbatas pada pengisian kekosongan jabatan kepala daerah, masih dalam ruang lingkup pemaknaan secara demokratis; penerbitan Peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU No 10 Tahun 2016; pengunduran diri dari dinas aktif, berstatus pejabat pimpinan tinggi bagi Polri dan TNI; pemberian kewenangan Penjabat yang sama dengan Kepala Daerah definitif; pemenuhan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi seseorang yang diangkat sebagai Pj Kepala daerah.

“Mengabaikan kewajiban hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi. Tadi disampaikan putusan MK itu harus satu kesatuan integral, berarti kita tahu bentuk produk hukum ada 3 satu peraturan, keputusan, putusan lembaga yang punya kewenangan. Ada pengabaian kewajiban hukum terhadap melaksanakan putusan tersebut,” imbuhnya.

Menurutnya, publik juga memiliki hak untuk mengetahui tahapan-tahapan pengisian Pj kepala daerah. Ombudsman menilai pengisian Pj kepala daerah bukanlah pengisian jabatan biasa. “Pengisian jabatan kepala daerah bukanlah pengisian jabatan biasa. Seolah-olah pengisian Pj kepala daerah seperti proses pengangkatan penjabat administrasi biasa, birokrasi biasa. Yang ini juga serupa pengangkatannya dengan para Plt atau Pjs pada tahun-tahun sebelumnya, seolah-olah antara penjabat kepala daerah sama tata caranya dengan pengangkatan Plt atau Plh atau Pjs dan durasi waktu tentu sangat berbeda,” kata Robert.

Related posts

Ketua MK Respons 9 Hakim Konstitusi yang Dilaporkan ke Polisi

admin

Perludem Patahkan Dalil Gugatan Syarat Usia Capres dan Cawapres di MK

admin

Waskita Karya Optimis Bisa Selesaikan Proyek di IKN

admin
Media Centre