Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home/u8660474/public_html/dpdhanurakaltim.com/wp-config.php on line 87
Polri Hapus Tilang Manual, Gunakan Sistem Elektronik - Web Resmi DPD Hanura Kaltim
Web Resmi DPD Hanura Kaltim
Nasional News

Polri Hapus Tilang Manual, Gunakan Sistem Elektronik

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo. foto ditpolairud.polda Kalteng.

KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan kebijakan penghapusan tilang manual, yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan profesionalitas kepolisian, sekaligus menjawab arahan Presiden RI Joko Widodo, kepada segenap jajaran pejabat Polri di Istana Negara, Jakarta yang disampaikan orang nomor satu dinegeri ini, pada tanggal 14 Oktober 2022 lalu. Sebagaimana dilansir dari laman setneg.go.id, penghapusan tilang manual, dibarengi dengan transformasi sistem penilangan secara elektronik, atau  Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) bertujuan untuk mengurangi interaksi antara petugas kepolisian, dengan pelanggar lalu lintas guna meminimalisir terjadinya pungli.

Salah satu arahan Presiden dalam pertemuan tersebut, agar Polri memperbaiki apa yang menjadi keluhan masyarakat terhadap institusi ini. Sebagai bentuk respons Polri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menginstruksikan kepada seluruh jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, untuk tidak melakukan penindakan tilang terhadap pelanggaran kendaraan bermotor secara manual. Instruksi tersebut tertuang dalam  surat Telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2022.

Penghapusan tilang manual, tidak berarti bahwa penindakan pelanggaran dihentikan. Kapolri menegaskan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas, hanya akan dilakukan  menggunakan etilang baik statis, maupun mobile serta dengan melaksanakan teguran kepada pelanggar lalu lintas. Hal tersebut dilakukan kepolisian untuk menciptakan citra polisi yang humanis, di tengah turunnya citra polisi di mata masyarakat.

Meski tilang manual dihapus, polisi lalu lintas (polantas) tetap hadir, untuk mengatur ketertiban di jalan raya dan meminimalisir terjadinya pelanggaran. Pelanggaran, sebagaimana didefinisikan oleh Ramdlon Naning, adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan-undangan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 105 UU No.22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan, wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Peraturan tersebut menjadi dasar penegak hukum dalam menindak pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran, menurut Soedjono Soekamto, dapat terjadi disebabkan beberapa faktor antara lain faktor manusia, sarana jalan, kendaraan, dan keadaan alam. Faktor manusia menjadi salah satu faktor dalam melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut bisa terjadi, karena kurangnya kesadaran dalam berkendara dan kurangnya kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas.

Related posts

Kejagung Cekal 23 Orang Terkait Kasus Korupsi BTS Kominfo

admin

Revisi UU IKN, Fokus 3 Hal Utama

admin

Struktur Organisasi Otorita IKN Nusantara Terbit, Berikut Susunannya

admin
Media Centre