PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan sejumlah hal, harus menjadi perhatian seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam menghadapi tahapan pemilihan umum (pemilu) serentak di tahun 2024, baik Pemilu Presiden/wakil presdien dan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi Kabupaten/Kota Pemilu digelar pada 14 Februari 2024 serta Pemilu Kepala Daerah digelar pada Oktober 2024.
Sebagaimana dilansir dari laman setkab.go.id, presiden memberikan arahan pada Rapat Konsolidasi Nasional (Rakornas-dalam rangka Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2024, digelar di Beach City Entertainment Center, Ancol, Jakarta, Jumat (02/12/2022) pagi, Jokowi berpesan 5 hal penting, karena Pemilu 2024 diprediksi tidak mudah, kerena digelar serentah, jumlah pemilih besar dan kondisi geografis beragam. Kendati demikian Jokowi menyakini pelaksanaannya jauh lebih baik, dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.
Hal ini tidak lepas dari pengalaman yang telah dimiliki bangsa Indonesia menggelar proses demokrasi sebelumnya. “Saya percaya dengan pengalaman kita, yang kita miliki dalam penyelenggaraan Pemilu ke pemilu sebelumnya kita punya bekal cukup untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 lebih baik,” ujar Joko Widodo.
Menurut presiden, KPU juga perlu membangun inovasi agar pemilu semakin berkualitas, agar proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas dari masyarakat, ini penting legitimasi ini. “Momentum waktu yang masih tersisa, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, memperbaiki masalah-masalah yang harus kita selesaikan, mengatasi kendala-kendala yang ada, mengatasi kelemahan-kelemahan yang masih ada. Segera ini harus kita selesaikan bersama-sama. Kemudian juga membangun inovasi, agar pemilu semakin berkualitas, agar proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas dari masyarakat,” harapnya.
Adapun 5 hal penting disampaikan presiden Joko Widodo yakni :
- Presiden menekankan agar seluruh kegiatan di semua tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis. Ini penting. Setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas, untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul.
- Presiden mengingatkan kepada seluruh jajaran KPU bahwa, hal-hal teknis dalam penyelenggaraan pemilu bisa menjadi hal politis. Untuk itu, ia memerintahkan agar sarana dan prasarana logistik disiapkan secara detail, serta pengadaannya dilakukan dengan jumlah dan waktu yang tepat. Kondisi seperti ini perlu disiapkan. Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan nantinya keributan-keributan di lapangan. Hal kecil-kecil ini kalau kita tidak detail mengikuti, menyelesaikan, bisa menjadi persoalan di lapangan, menjadi keributan-keributan di lapangan. Selain itu juga, penting ini lakukan efisiensi dan transparansi, sehingga semuanya terbuka.
- Presiden mendorong agar dilakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) di setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Presiden meminta agar seluruh pelaksana tahapan dari paling bawah, hingga paling atas dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang dibutuhkan, agar seluruh perangkat dan petugas mampu bertugas dengan baik. Semua jajaran KPU harus menyadari pentingnya tugas mengawal pesta demokrasi bangsa kita. Momentum berharga untuk menunjukkan komitmen dan integritas, menunjukkan dedikasi dan kemampuan terbaik, bagi masa depan bangsa dan negara.
- Kepala Negara mengingatkan bahwa Pemilu 2024 mendatang, akan digelar dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, sehingga semua pihak termasuk penyelenggara pemilu harus memiliki perasaan yang sama mengenai ini. “Pemilu 2024 diselenggarakan dalam kondisi ekonomi global yang penuh dengan kesuraman, kesulitan, ketidakpastian, di tengah kita bekerja keras untuk terus memulihkan ekonomi kita. Oleh sebab itu, saya titip KPU harus bekerja dengan efisien, memanfaatkan anggarannya dengan cermat dan efisien, mengatur skala-skala prioritas yang memang harus,” tegas Jokowi.
- Presiden Joko Widodo meminta KPU untuk memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat.
“Sejak awal mengajak para peserta pemilu untuk melakukan pemilu yang damai, pemilu yang jujur, pemilu yang berintegritas, dan menolak tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang mencederai demokrasi: menyebar fitnah, menyebar ujaran kebencian, politik uang dan yang lain-lainnya. Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi kita, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba,” pungkasnya.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari, dalam laporannya, ia memastikan Pemilu Serentak 2024, akan diselenggarakan tepat waktu sesuai aturan 5 tahunan. “Kehadiran Bapak Presiden adalah bentuk dukungan dari pemerintah kepada KPU dan menunjukkan, bahwa pemilu akan diselenggarakan secara tepat waktu dalam regularitas lima tahunan,” ujar Hasyim.
Lebih lanjut Hasyim mengatakan, selama konsolidasi nasional ini, KPU akan menyelenggarakan beberapa kegiatan tahapan pemilu, antara lain, verifikasi partai politik, persiapan untuk pemutakhiran daftar pemilih, penataan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, pembentukan badan adhoc panitia pemilihan tingkat kecamatan, serta persiapan untuk pemutakhiran daftar pemilih.
“Nanti pada tanggal 16 desember mulai penyerahan dukungan bagi bakal calon anggota DPD,” imbuh Ketua KPU.
Acara Rakornas yang mengangkat tema “Konsolidasi KPU untuk Meningkatkan Pelayanan Pemilu 2024” ini, diselenggarakan selama 3 hari hingga tanggal 3 Desember 2022. Kegiatan ini dihadiri sekitar 6.341 peserta baik dari jajaran KPU baik pusat maupun daerah seluruh Indonesia.
“Karakter lembaga KPU adalah lembaga layanan, terutama untuk melayani dua pihak. Pertama, melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Kedua, melayani peserta pemilu baik itu partai politik, peserta pemilu perseorangan, pemilu DPD, pasangan calon presiden-wakil presiden, kemudian pasangan calon gubernur/bupati/wali kota dalam pilkada, untuk melakukan kompetisi yang fair di dalam pemilu dan pilkada,” tandas Hasyim.
Turut hadir pada acara Rakornas mendampingi Presiden, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Lalu ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, Ketua DKPP Heddy Lugito dan anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Dewi Ratna Pettalolo, M Tio Aliansyah dan J Kristiadi. Sedangkan dari jajaran KPU hadir selain Ketua KPU RI, sejumlah anggota lainnya hadir yakni August Mellaz, Idham Holi, Betty Epsilon Idroos, Parsadan Harahap, M Afiffuddin dan Yulianto Sudrajat bersama Sekjend KPU, Bernad Dermawan Sutrisno. Editor : TMC
