KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) telah merampungkan pembangunan Jalan Lingkar Sepaku segmen 3 sepanjang 5,7 km di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebagaimana dikatakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pembangunan Jalan Lingkar Sepaku yang dilakukan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur terdiri dari 4 segmen.
Yakni untuk segmen 1 sepanjang 1,75 km dengan biaya APBN sebesar Rp 66,6 miliar selesai Januari 2023. Selanjutnya Segmen 2 sepanjang 1,85 km selesai November 2022 dengan nilai Rp56,6 miliar dan Segmen 3 sepanjang 2,17 km senilai Rp 63,9 miliar. “Untuk Segmen 1,2,dan 3 saat ini sudah PHO (Provisional Hand Over), selanjutnya Segmen 4 sudah pekerjaan konstruksi ditargetkan selesai Mei 2024,” jelas Dani dalam keterangannya, Kamis (19/1).
Selain Jalan Lingkar Sepaku, sambung Dani, saat ini juga tengah dibangun Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat sepanjang 2,99 km dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Timur, sepanjang 2,96 km. Untuk Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat sudah dalam tahap konstruksi sejak September 2022 dan ditargetkan selesai April 2024. Sementara untuk Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Timur sudah terkontrak dan segera dibangun dengan target selesai Juni 2024.
Lebih lanjut, dikatakan Dani, saat ini tengah diselesaikan Tol akses IKN Segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 12,66 km, Segmen 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan Segmen 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang. Pembangunan ketiga jalan tol ini merupakan bagian dari jaringan jalan menuju Ibu Kota Negara yang ditargetkan selesai 2024.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur IKN Nusantara dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung konsep “Future Smart Forest City of Indonesia” sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan. “Pada tahap awal di tahun 2022-2024, pembangunan yang menjadi prioritas Kementerian PUPR salah satunya jalan nasional yang menjadi akses utama ke IKN Nusantara,” terang Menteri PUPR.
Lebih lanjut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kementeriannya sudah menerima alokasi anggaran 2023 sebesar Rp 23,7 triliun, untuk mengerjakan sekitar 30 paket proyek di IKN Nusantara. Namun, itu hanya untuk pengerjaan infrastruktur dasar, belum melibatkan pihak luar dalam skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). “Semua tahun ini ada Rp 23,7 triliun. Itu untuk 30-an paket. KPBU belum, itu hanya untuk dasar yang dikerjakan APBN melalui PUPR,” kata Basuki sesuai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, belum lama ini.
Dilaporkan Menteri Basuki, proyek IKN Nusantara hingga Desember 2022 sudah mengantongi 40 kontrak proyek senilai Rp 25,98 triliun. “Hingga minggu ketiga Desember telah terkontrak 24 kegiatan sebesar Rp 15,8 triliun. Dan, pada akhir Desember terkontrak 16 kegiatan sebesar Rp 8,89 triliun,” terang Menteri Basuki.
Namun begitu, ada beberapa kontrak proyek yang gagal lelang pada tahun lalu. Sehingga harus dilakukan pelelangan ulang pada 2023 ini. Kendati demikian, Basuki masih enggan menjabarkan lebih detil mengapa kontrak tersebut gagal tembus. “Beberapa lainnya gagal lelang sehingga harus melakukan pelelangan ulang pada 2023 ini,” imbuhnya.
Sementara Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menyatakan, pihak swasta maupun investor asing memang sudah menunjukan ketertarikan untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Namun, sifatnya masih pengajuan. “Itu kan baru mengajukan prakarsa. Belum bisa mulai tahun ini,” kata Hedy.
Seperti diberitakan sebelumnya, ada 3 investor asing dan lokal yang menunjukan minat terhadap pembangunan rumah susun (rusun) atau apartemen ASN di IKN Nusantara. Ketiganya antara lain PT Summaecon Agung, konsorsium CCFG Corp (kontraktor China)-PT Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC), yang sudah melampirkan notice to proceed untuk penyediaan rusun ASN.
Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyampaikan, progres infrastruktur dasar di IKN Nusantara mencapai 12-15 persen. Itu didapat berkat adanya penandatanganan 29 kontrak yang sudah dieksekusi, dari total 34 kontrak yang jadi target pemerintah pada tahun lalu.
Pengerjaan 19 kontrak infrastruktur dasar di antaranya sudah berjalan, semisal untuk pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sepaku (keduanya untuk suplai air baku), hingga Istana Kepresidenan. “Baru-baru ini ada tambah 11 (kontrak) lagi. Misal Kantor Kemenko, penanganan Bendungan Sepaku (Semoi), jaringan pipa air minum, ada lah daftarnya,” paparnya dalam acara media touring di IKN Nusantara beberapa waktu lalu.
Sumber : Liputan6.com | Editor : TMC
