Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home/u8660474/public_html/dpdhanurakaltim.com/wp-config.php on line 87
Revisi UU Pemilu Jangan Ganggu Tahapan Pemilu 2024 - Web Resmi DPD Hanura Kaltim
Web Resmi DPD Hanura Kaltim
Daerah PEMILU

Revisi UU Pemilu Jangan Ganggu Tahapan Pemilu 2024

Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon

SEMARANG – Di tengah tahapan Pemilihan Umum 2024 yang masih berjalan, pemerintah memekarkan provinsi Papua Barat, kemudian mengesahkan 4 daerah otonomi baru (DOB) yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Penambahan provinsi ini tentu akan berimplikasi pada pelaksanaan pemilu mendatang, semula di pulau Papua hanya 2 provinsi yakni Papua dan Papua Barat, kini menjadi 6 provinsi.

Sehubungan dengan penambahan 4 provinsi baru di Pulau Papua itu, diharapkan tidak menunggu pembentukan KPU dan bawaslu provinsi atau pendaftaran calon anggota DPD RI melalui provinsi induk masing-masing?

Hal ini terkait dengan persyaratan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan (dapil) yang bersangkutan, (vide Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Sesuai dengan ketentuan jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPD termaktub dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), sebanyak 4 orang setiap provinsi. Dengan demikian, total kursi diperebutkan peserta pemilu perseorangan di Tanah Air ini sebanyak 152 kursi, termasuk 6 daerah pemilihan di Pulau Papua sebanyak 24 kursi DPD RI.

Sebagai contoh misalnya, Provinsi Papua Selatan terdiri atas Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat. Masyarakat di provinsi ini yang berminat menjadi anggota DPD RI, misalnya mendaftar melalui provinsi induk KPU Provinsi Papua. Maka ada pertanyaan bagaimana dengan persyaratan dukungan pemilih, menjadi calon peserta perseorangan pada Pemilu 2024 di masing-masing daerah pemilihan. Misalnya, di Dapil Papua Selatan dengan jumlah penduduk 513.617 jiwa yang merupakan total penduduk di empat kabupaten (sumber: situs id.wikipedia.org).

Related posts

Bawaslu Kaji Pengawasan Kampanye di Medsos

admin

Sidang JR UU Pemilu di MK, Saksi Ahli : Mustahil Sistem Diubah Saat Tahapan Berjalan

admin

KPU Tetapkan 17 Parpol jadi Peserta Pemilu, Berikut Nomor Urutnya

admin
Media Centre